Print this page
JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait kerusakan sistem jaringan online pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri, sehingga calon siswa harus melakukan pendaftaran ulang.
Pengulangan proses pendaftaran dinilai telah merugikan banyak calon siswa dan orang tua murid yang sudah bersusah payah mendaftar. "Pemprov DKI wajib untuk meminta maaf. Akibat kelalaian ini, banyak masyarakat yang dirugikan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (5/7/2010).
Menurut Sanusi, pengulangan pendaftaran siswa tingkat SMA itu bukan persoalan sepele, namun sudah mencoreng nama Pemprov DKI Jakarta. "Bayangkan, orang mendaftar itu kan pakai ongkos. Ingat, tidak semua orang di Jakarta itu punya banyak uang. Belum lagi harus meluangkan waktu. Ini jadi persoalan serius buat masyarakat," katanya.
Selain permintaan maaf, Sanusi menegaskan, Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab dengan menjelaskan duduk persoalan terjadinya kerusakan sistem tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, Fraksi Gerindra tidak segan untuk meminta Kepala Dinas Pendidikan dicopot. Hal ini dirasa perlu agar tidak muncul berbagai spekulasi di masyarakat tentang adanya kecurangan dalam proses pendaftaran siswa baru.
"Harus ada sanksi yang tegas. Dinas Pendidikan dan kontraktor servernya harus dipanggil dan menjelaskan secara transparan dan detail apa penyebab kekacauan sistem itu," tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar