Pendaftaran PPDB Online Tahap I Telah Berakhir

Hari ini Kamis 8 Juli 2010 Proses Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru secara Real Time Online Process Tahap I untuk DKI Jakarta telah berakhir. Bagi calon siswa yang dinyatakan diterima pada Tahap I, diwajibkan melakukan Lapor Diri Tahap I pada tanggal 9 & 12 Juli 2010 pukul 08:00 - 15:00 WIB di sekolah tempat siswa yang bersangkutan diterima.

Untuk Pendaftaran tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Juli 2010 pukul 8:00 - 15:00 WIB. Hari pertama masuk sekolah adalah pada tanggal 19 Juli 2010.

Terima kasih.

Tim PPDB Online
Dinas Pendidikan DKI Jakarta



SUMBER

Sistem Online Penerimaan Siswa Baru - Arief Rachman: Tak Semua Harus "Online"

KOMPAS.com/ INGGRIED DWI WEDHASWARY

Pengamat Pendidikan Arief Rachman

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Pendidikan, Arief Rachman, menyoroti kekacauan yang terjadi pada sistem penerimaan siswa baru (PSB) secara online yang baru diterapkan tahun ini. Sistem online ini memang sempat menimbulkan kekacauan karena sejumlah alasan.

Menurut Arief, pemerintah perlu memerhatikan kesiapan segala aspek untuk penerapan proses pendidikan yang berbasis teknologi. "Masalah di kita itu kan masih transisi dari sistem manual ke teknologi. Dengan online memang bisa menembus jarak, bisa merambah banyak orang. Tetapi, keadaan sekarang, saya tidak bisa katakan semua harus online. Sebab, ada yang belum mengerti dan familiar bagaimana caranya," ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/7/2010).

Selain itu, menurutnya, sarana teknologi belum bisa dijamin sepenuhnya akan berjalan lancar. "Dan ketiga, apakah manajemennya sudah siap. Saya tidak setuju kalau seluruhnya teknologi. Harus ada yang manual. Kita masih banyak daerah terpencil yang jangkauannya belum sampai," ujar Arief.

Ia menyarankan, jika ingin menerapkan sistem online, maka hal itu sebaiknya dilakukan secara bertahap. Misalnya, dengan menerapkannya pada sekolah-sekolah negeri. Pihak sekolah juga harus aktif melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa. "Kalau sekarang penerimaan siswa baru semuanya lewat online, tidak bijak karena orang belum melek teknologi. Pemerintah tidak bijak kalau tidak mau tahu. Masyarakat perlu dididik dan disosialisasikan. Yang penting, jangan haramkan yang non-teknologi," kata dia.

SUMBER

Kisruh Pendaftaran SMA - Nah, Lho... Kadisdik DKI Diminta Mundur!

Kembali ke Index Topik Pilihan

Kisruh Pendaftaran SMA

Nah, Lho... Kadisdik DKI Diminta Mundur!

Senin, 5 Juli 2010 | 14:30 WIB

KOMPAS.COM/MARCUS SUPRIHADI

Sejumlah orangtua dan calon siswa SMA melihat hasil pendaftaran di SMA Negeri XII Jakarta Timur, Jumat (2/7/2010). Jaringan komputer online PPDB SMA/SMK di DKI Jakarta kembali ngadat. Data calon siswa kembali tidak bisa dientry, sehingga menumpuk. Banyak orangtua khawatir data anaknya tak berhasil dientry sehingga tak mendapat sekolah yang diinginkan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pendidikan yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut terkait kisruh dan kekacauan seputar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai merugikan banyak pihak, terutama masyarakat.

Padahal dana operasional PPDB besar, yaitu sekitar Rp 6 miliar. Tunjangan untuk kepala dinas dan wakil kepala dinas juga besar.

-- Febri Hendri

"Padahal dana operasional PPDB besar, yaitu sekitar Rp 6 miliar. Tunjangan untuk kepala dinas dan wakil kepala dinas juga besar," tutur peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, dalam konferensi pers membahas pendaftaran ulang PPDB DKI Jakarta di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2010).

Febri menambahkan, anggaran sistem online PPDB yang sebesar Rp 6,7 miliar pasti bisa mengantisipasi kerusakan sistem online. Sementara itu, Koalisi Pendidikan yang terdiri dari ICW, KKTP, Forum Masyarakat Guru Jakarat, dan Aliansi Orangtua Murid juga menilai, kekacauan sistem online PPDB tersebut merupakan bukti ketidakprofesionalan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, padahal hal itu merupakan hajatan rutin setiap tahun.

Untuk itu, selain meminta Kadisdik mundur, Koalisi Pendidikan juga merekomendasikan pelaksanaan audit IT penyelenggaraan PPDB online serta permintaan maaf dari Gubernur DKI Jakarta kepada para orangtua murid dan pihak sekolah.

SUMBER

Kisruh Pendaftaran SMA - Gerindra: Copot Kadisdik DKI!

SABRINA

Petugas tim IT Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMAN 6 Jakarta tengah berusaha memasukkan data para pendaftar, saat server Dinas Pendidikan DKI Jakarta kembali bisa diakses pukul 13.15 WIB. Namun, beberapa saat kemudian server kembali mati.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto terkait adanya pengulangan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di DKI Jakarta. Jika terbukti ada pelanggaran, maka Kadisdik harus diganti.

"Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur, harus bertindak tegas memberi sanksi. Kalau terbukti melanggar, ya harus dicopot," kata Sanusi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/7/2010).

Menurut Sanusi, terjadinya pengulangan pendaftaran secara online tersebut membuktikan kelalaian dan ketidakseriusan Dinas Pendidikan mengurus masalah pendaftaran siswa. Dia menambahkan, insiden ini tidak hanya sekadar perkara harus mengulang, tetapi telah mencoreng nama Pemprov DKI Jakarta.

"Seolah-olah hal yang sudah berlangsung bertahun-bertahun begini saja masih bisa terkendala. Mengurus ini saja tidak bisa, bagaimana me-manage Jakarta," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sanusi juga meminta sanksi dan tindakan tegas diberikan kepada kontraktor rekanan Dinas Pendidikan DKI yang menyelenggarakan sistem online pendaftaran tersebut. Dia mengatakan, pihak penyelenggara tersebut harus dipanggil dan diminta menjelaskan secara transparan letak kendala dan persoalan yang menyebabkan terjadinya sistem eror tersebut.

"Karena dengan kejadian begini masyarakat bisa berspekulasi. Kok servernya bisa eror, apakah ada kesengajaan karena ada anak pejabat yang terlambat daftar? Hal seperti itu kan bisa saja muncul di benak masyarakat," ujarnya.

Sanusi menegaskan, Gerindra akan segera melayangkan surat kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk segera mengambil langkah tegas memberi sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan. "Harus ada sanksi tegas supaya tidak main-main dan semena-mena," tandasnya.

Apakah ada kesengajaan karena ada anak pejabat yang terlambat daftar? Hal seperti itu kan bisa saja muncul di benak masyarakat.

-- Sanusi

SUMBER

Kisruh Pendaftaran SMA - Pemprov Harus Minta Maaf Secara Terbuka

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Pendaftaran Online Siswa Baru SMA Petugas memasukkan data calon siswa baru SMA secara online saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2010)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait kerusakan sistem server pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di DKI Jakarta. Pengulangan proses pendaftaran tersebut dinilai telah merugikan banyak calon siswa dan orang tua murid yang sudah bersusah payah mendaftar.

Mendaftar itu pakai ongkos. Ingat, tak semua orang di Jakarta punya banyak uang. Belum lagi harus meluangkan waktu. Ini persoalan serius.

-- Sanusi

"Pemprov DKI wajib meminta maaf. Akibat kelalaian ini, banyak masyarakat yang dirugikan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/7/2010).

Menurut Sanusi, pengulangan pendaftaran siswa tingkat SMA bukan persoalan sepele, namun sudah mencoreng nama Pemprov DKI Jakarta.

"Bayangkan, orang mendaftar itu kan pakai ongkos. Ingat, tidak semua orang di Jakarta itu punya banyak uang. Belum lagi harus meluangkan waktu. Ini jadi persoalan serius buat masyarakat," katanya.

Selain permintaan maaf, tegas Sanusi, Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan, harus bertanggung jawab dengan menjelaskan duduk persoalan terjadinya kerusakan sistem tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, Sanusi mengatakan, Fraksi Gerindra tidak segan untuk meminta Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Taufik Yudi Mulyanto, dicopot.

Hal tersebut dirasa perlu agar tidak muncul berbagai spekulasi di masyarakat tentang adanya kecurangan dalam proses pendaftaran siswa baru. "Harus ada sanksi tegas. Dinas Pendidikan dan kontraktor servernya harus dipanggil untuk menjelaskan secara transparan dan detail penyebab kekacauan sistem itu," tegasnya.

SUMBER

Penerimaan Siswa Baru - PPDB Kacau, Disdik Harus Minta Maaf

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Pendaftaran Online Siswa Baru SMA Petugas memasukkan data calon siswa baru SMA secara online saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait kerusakan sistem jaringan online pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri, sehingga calon siswa harus melakukan pendaftaran ulang.

Pengulangan proses pendaftaran dinilai telah merugikan banyak calon siswa dan orang tua murid yang sudah bersusah payah mendaftar. "Pemprov DKI wajib untuk meminta maaf. Akibat kelalaian ini, banyak masyarakat yang dirugikan," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (5/7/2010).

Menurut Sanusi, pengulangan pendaftaran siswa tingkat SMA itu bukan persoalan sepele, namun sudah mencoreng nama Pemprov DKI Jakarta. "Bayangkan, orang mendaftar itu kan pakai ongkos. Ingat, tidak semua orang di Jakarta itu punya banyak uang. Belum lagi harus meluangkan waktu. Ini jadi persoalan serius buat masyarakat," katanya.

Selain permintaan maaf, Sanusi menegaskan, Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab dengan menjelaskan duduk persoalan terjadinya kerusakan sistem tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, Fraksi Gerindra tidak segan untuk meminta Kepala Dinas Pendidikan dicopot. Hal ini dirasa perlu agar tidak muncul berbagai spekulasi di masyarakat tentang adanya kecurangan dalam proses pendaftaran siswa baru.

"Harus ada sanksi yang tegas. Dinas Pendidikan dan kontraktor servernya harus dipanggil dan menjelaskan secara transparan dan detail apa penyebab kekacauan sistem itu," tegasnya.

SUMBER

Kisruh PPDB SMA di Jakarta Wah... - PPDB Ulang Diibaratkan TV Rusak

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

Pendaftaran Online Siswa Baru SMA Petugas memasukkan data calon siswa baru SMA secara online saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA 70, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menanggapi keresahan orangtua calon siswa SMA/SMK negeri di Jakarta yang mengkhawatirkan anaknya akan tereliminasi dari sekolah yang diinginkan, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengibaratkan hal itu dengan orang menonton pertandingan sepak bola dan tiba-tiba listrik padam.

"Ibaratnya kita nonton bola. Ketika bola sedang ditendang ke arah gawang tiba-tiba listrik padam. Nah, ketika listrik kembali menyala dan kedudukan ternyata tetap 0-0. Apa kita lalu menyalahkan TV-nya yang rusak?" kata Bowo.

Bowo kemudian menjelaskan, ranking atau urutan dalam daftar yang sudah terpampang di situs http://sma.ppdbdki.org pada hari Sabtu adalah data sementara dan belum final. Jika ada data baru yang masuk dan nilai hasil ujian nasionalnya lebih tinggi, maka ia otomatis akan menggeser calon dengan nilai UN di bawahnya. "Jadi kekhawatiran itu sebenarya sudah terjadi pada tahap satu yang dianulir kemarin," kata Bowo, Senin (5/7/2010).

Meski demikian, ia bisa memahami kekhawatiran orangtua calon siswa itu. Oleh karena itu, ia meminta orangtua untuk kembali mengulang pendaftaran tahap I pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Selasa besok.

Menurut dia, pendaftaran besok tidak bisa dikatakan pendaftaran baru sama sekali. Orangtua yang sudah menerima bukti pendaftaran bisa menanyakan ke panitia di sekolah untuk mengetahui apakah nama anaknya masih terdaftar di sistem baru atau harus mendaftar ulang. "Jadi, besok itu sifatnya verifikasi," katanya.

Akan tetapi, penjelasan itu ternyata tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Pantia PPDB di sekolah-sekolah umumnya mengatakan bahwa besok setiap calon siswa harus mendaftar ulang.

SUMBER